Mohammad Hasan Akhund, sumber foto: kompas.com
Sewu Tangkas - Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan baru Afghanistan. Akhund adalah mantan ajudan pendiri Taliban Mullah Omar.
Dikutip dari Al Jazeera, daftar kabinet yang diumumkan juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada Selasa (7/9/2021), didominasi oleh tokoh-tokoh tua dan tidak termasuk perempuan.
Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, akan menjabat sebagai wakil perdana menteri. Sementara itu, Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, diangkat menjadi menteri dalam negeri.
"Imarah Islam memutuskan untuk mengumumkan kabinet sementara demi menjalankan pekerjaan pemerintahan yang diperlukan," kata Mujahid pada konferensi pers di Kabul, setelah menyebutkan 33 anggota kabinet dan mengatakan jabatan yang tersisa akan diumumkan dalam waktu dekat.
Tidak mencerminkan inklusivitas
Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat menjadi menteri pertahanan. Menteri keuangan adalah Hedayatullah Badri dan menteri luar negeri adalah Amir Khan Muttaqi, seorang negosiator Taliban di Doha.
Dalam kesempatan yang sama, Mujahid berjanji akan menggandeng tokoh-tokoh dari berbagai daerah untuk masuk kabinet.
Koresponden Al Jazeera di Kabul, Charles Stratford, mengatakan wajah kabinet tidak mencerminkan janji Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif.
"Penting untuk mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah (suku) Pashtun, dan tidak mempertimbangkan keragaman etnis yang besar di negara ini," kata Stratford.
Kemudian, Obaidullah Baheer dari American University of Afghanistan mengatakan bahwa mengangkat seorang tokoh lama tidak akan membantu Taliban di tengah mencari pengakuan internasional.
“(Taliban) tidak menghabiskan waktu untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain. (Taliban) justru menghabiskan waktu untuk membagi kue (baca: jabatan) di antara barisan mereka sendiri,” kata Baheer.
Akhund masuk daftar hitam PBB
Sebagai informasi, Akhund merupakan salah satu tokoh Taliban yang masuk dalam daftar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Akhun berasal dari Kandahar, kota kelahiran Taliban. Ketika kelompok itu berkuasa dari 1996-2001, Akhun adalah menteri luar negeri kemudian menjabat sebagai wakil perdana menteri.
Selain itu, Akhund juga menjabat sebagai kepala Rehbari Syura atau dewan pimpinan yang bertugas menyusun kebijakan Taliban.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Haqqani adalah orang dari Biro Investigasi Federal. Jaringan Haqqani dicap oleh Amerika Serikat (AS) sebagai organisasi teroris.
Pemimpin tertinggi Taliban mengatakan pemerintah akan bekerja untuk rakyat
Dalam sebuah pernyataan, pemimpin tertinggi Taliban Mullah Haibatullah Akhunzada mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.
"Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini," kata Akhundzada.
Dia juga berjanji bahwa pemerintahan baru akan menjamin perdamaian, kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, dia kembali menegaskan larangan warga Afghanistan untuk meninggalkan negara itu.
“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan, dengan cara ini kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang," kata Akhunzada.
0 Comments